MATERI ILMU POLITIK

I. PENDAHULUAN

 Secara harfiah pengertian politik dapat dilihat dari berbgai bahasa. Dari bahasa arab politik berasal dari kata syiasah yang berarti siasat. Dari bahasa inggris politic yang berarti cerdas dan bijaksana. Sedangkan dari yunani kuno politik berasal dari kata polis yang berarti negara kota. Keanekaragaman sumber bahasa tersebut mengerucut pada kenegaraan dan kekeuasaan. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa ilmu politik adalah kekuasaan atau kekuatan yang dilakukan dengan kebijaksanaan dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat termasuk di dalamnya adalah pengaturan konflik sehingga menjadi konsensus nasional.
 Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari mengenai segala hal yang berkaitan dengan politik itu sendiri. Ilmu politik memiliki lima konsep pokok yaitu:
1. negara
negara merupakan suatu kawasan teritorial yang didalamnya terdapat sejumlah penduduk yang mendiaminya, dan memiliki kedaulatan untuk menjalankan pemerintahan, dan keberadaannya diakui oleh negara lain.kekuasaan
kekuasaan adalah kemampuan sesuatu untuk mempengaruhi tingkah laku sesuatu yang lainnya agar tingkah laku tersebut terpola sedemikian rupa sesuai dengan yang diingnkan oleh pemegang penguasa.
2. pengambilan keputusan
keputusan adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif pilihan lainnya, pengambilan keputusan adalah serangkaian proses untuk mencapai suatu keputusan.
3. kebijaksanaan
kebijaksanaan adalah sesuatu keputusan oleh pelaku politik untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
4. pembagian dan alokasi.
Adalah pembagian atau penjatahan dari nilai- nilai dalam masyarakat.

 Kemudian, dikenal berbagai sistem politik, yang dianut oleh negara-negara di dunia,antara lain : autoritarian, demokrasi, diktatorisme, fasisme, federalisme, feminisme, fundamentalisme keagamaan, globalisme, imperialisme, kapitalisme, komunisme, liberalisme, libertarianisme, marxisme, meritokrasi, monarki, nasionalisme, rasisme, sosialisme, theokrasi, totaliterisme, oligarki, dan lain lain.


 Terdapat beberapa hal yang menjadi sasaran dilakukannya politik. Antara lain:
1. Pendidikan
2. Kekayaan
3. Kesehatan
4. Keterampilan
5. Kasih sayang
6. Kejujuran/keadilan
7. Keseganan

 Pendekatan Ilmu politik
Terdapat beberapa pendekatan dalam ilmu politik yang sering dilakukan oleh para ilmuan politik. Pertama adalah pendekatan tingkah laku berhubungan dengan fakta, empiris dan lain lain. Yang kedua adalah pendekatan yang dilakukan secara tradisional yaitu yang berhubungan dengan nilai dan filsafat.

II. SEJARAH ILMU POLITIK

Ilmu politik merupakan satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki sejarah yang kompleks. Dalam satu pendapat dikemukakan bahwa ilmu politik adalah ilmu sosial tertua di dunia. Hal ini ditinjau dari pengertian politik sendiri, yaitu sebagai pembahasan secara rasionil dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik.¬¬¬1
Fakta mengatakan bahwa ilmu politik telah dikenal sejak sebelum masehi. Hal ini terbukti dari karya-karya para ahli, yaitu Herodotus, Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Yang menunjukan bahwa di Yunani Kuno telah terjadi pemikiran mengenai negara dan strukturnya sejak ditahun 450 s.M. Aristoteles, seorang filosof Yunani yang dianggap sebagai bapak ilmu politik, sejak beberapa abad yang lalu telah membahas secara struktural mengenai peranan warga negara dalam negaranya. Yang dianggap sebuah negara oleh Aristoteles adalah mereka yang turut ambil andil dalam tata pemerintahan, “He who the power to take part in the deliberative or judical administration of any state is said by us to be a citizen of that state… and he is a citizen in the highest sense who shares in the honour of the stage…”2
Bagi Plato dan Aristoteles, di Yunani Kuno terdapat organisasi warga negara yang disebut polis. Polis bertujuan menjamin kehidupan yang baik bagi warga negaranya dan polis itu dipertahankan demi kehidupan yang baik pula.3 Di Yunani pula, mulai timbul bentuk negara demokrasi langsung. Dan karena telah melahirkan struktur negara yang baik maka ilmu politik pada zaman Yunani Kuno dianggap sebagai the master science. Polis Yunani memiliki sebuah sifat khas, yaitu totaliter. Totaliter memiliki arti bahwa polis merupakan suatu struktur yang meliputi negara dan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan.
Lain pula di Asia, India misalnya, tulisan mengenai politik yang terkumpul dalam kesusastraan Dharma Sastra dan Artha Sastra yang berasal dari masa 500 s.M. Cina, filsuf-filsuf seperti Consfucius atau K’ung Fu Tzu, Mencius, dan Shang Yang telah melahirkan teori dari masa sebelum masehi. Arab abad 11 M terdapat karya al-Marwardi berjudul al-Ahkam as-Sulthaniyyah
Majapahit, sekitar abad ke-13 dan ke-15 M dan Babad Tanah Jawi, merupakan penggagas beberapa karya tulisan mengenai kenegeraan di Indonesia.
Di Eropa, Jerman, Austria, Perancis, Inggris permasalahan politik banyak dipengaruhi ilmu hukum, dan bahasanya dianggap tidak dapat dilepaskan dari sejarah. Sampai didirikannya sekolah politik di Inggris, ilmu politik dikenal sebagai ilmu yang memiliki disiplin tersendiri yang mampu mendapat tempat dalam kurikulum peguruan tinggi.
Di Amerika Serikat, ilmu politik berkembang bersamaan dengan perkembangan sosiologi dan psikologi, sehingga sedikit banyak kedua ilmu tersebut mempengaruhi metodologi dan terminologi ilmu politik. Kemudian pengakuan ilmu politik berjalan secara cepat dan dapat dilihat dari didirikannya American Political Science Association (APSA) pada tahun 1904.
Usai Perang Dunia II, ilmu politik berkembang sangat pesat. Hal ini didorong oleh badan internasional, UNESCO. Terdorong oleh ketidakseragaman dalam terminologi dan metodologi ilmu politik.
Penelitian mengenai negara dilakukan secara pesat oleh berbagai Falkutas Hukum di dunia, termasuk Indonesia. Maka dari itu tidak mengherankan bahwa, pada awal perkembangannya ilmu politik di Indonesia masih dibayang-bayangi ilmu hukum. Akan tetapi secara berangsur-angsur ilmu politik menjadi suatu ilmu yang memiliki disiplin khusus di Indonesia.
Pada abad ke-18, munculnya aliran liberalisme di Eropa tugas negara dianggapa negatif, karena dianggap sebagai organisasi yang hanya menjamin ketertiban dan keamanan para warga negaranya yang secara terpaksa diterima keberadaannya. Kehidupan sosial menjadi tabu dan semakin sedikit pula campur tangan negara terhadap kehidupan sosial. Mengingat liberalisme merupakan faham yang mengutamakan kebebasan individu.
Saat ini, negara sebagai komponen utama dari ilmu politik selalu berada dalam dua ciri khas, yaitu totalitarisme yang dianut oleh polis pada zaman Yunani Kuno dan liberalisme yang sebagaimana dianut oleh Eropa pada abad ke-18.



III. METODE ILMU POLITIK

Kata metodologi secara etimologi dapat diuraikan yaitu, metode berarti cara, sedangkan logi berasal dari kata logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara etimologi metodologi adalah ilmu pengetahuan tentang cara untuk mengerjakan sesuatu agar diperoleh pengertian ilmiah terhadap suatu pengetahuan yang benar.
Secara istilah pengertian metode adalah cara-cara dan alat perlengkapan yang membantu usaha ilmu untuk menemukan kebenaran yang objektif. Semakin tepat metode yang dipergunakan, maka ilmu tersebut akan semakin mendekati kenyataan. Khusus bagi ilmu sosial, metode dipandang memiliki peranan yang sangat penting untuk mengkaji objek-objek yang berkaitan dengan ilmu sosial.
Metode dalam ilmu sosial dapat disetarakan dengan alat-alat dalam penelitian eksakta. Namun sebuah perbedaan muncul bahwa ilmu eksakta berobjekkan benda mati yang merupakan fator konstan. Dan ilmu sosial berobjekkan makhluk yang merupakan bagian dari lingkungan sekelilingnya, sehingga semua kejadian yang terjadi dalam lingkup ilmu sosial menjadi faktor-faktor yang variabel.
Dikarenakan lmu politik merupakan cabang dari ilmu sosial yang memiliki faktor variabel, maka dalma pengkajiannya harus digunakan banyak metode agar ilmu politik semakin dapat menambah sifat keilmiahannya. Metode-metode yang dibahas berdasarkan atas Induksi, yaitu kesimpulan umum yang diperoleh dari pemikiran peristiwa konkrit. Dan deduksi, yaitu proses penyelidikan yang didasarkan atas azas umum yang dipergunakan untuk menerangkan peristiwa khusus. Berikut metode yang dipergunakan oleh para ahli ilmu politik dalam pengkajian penelitiannya:

1. Metode Filosofis
Metode ini dipergunakan untuk mempelajari masalah-masalah politik yang langsung berhubungan dengan kehidupan politik manusia yang dikaji sedalam-dalamnya. Masalah-masalah fundamental dalam ilmu politik diselidiki secara terperinci sampai pada inti hakekatnya. Melalui metode ini ilmuan politik menyelidiki objek ilmu politik dan digabungkan dengan suatu ide abstrak. Dan dari ide-ide abstrak itulah dibuat deduksi- deduksi tentang gejala yang diselidiki. Metode filosofis bersifat deduktif, spekulatif dan terkadang metafisis.

2. Metode Yuridis
Lembaga – lembaga atau gejala- gejala politik yang diselidiki dengan penggunaan metode yuridis ditinjau dengan dengan menitik beratkan aspek– aspek yuridisnya. Penggunaan metode menggunakan keserasian dalam negara sehingga melahirkan lewajiban antara pemerintah dan rakyatnya dan kemudian merupakan aturan yang harus diikuti sehingga pada saatnya akan semakin meningkat keberadaan keserasian tersebut dalam kehidupan bernegara.
Ilmuan politik yang pertama kali menggunakan metode ini adalah ilmuan berkebangsaan Jerman, Von Gerber. Dalam perkembangannya motede ini digunakan oleh beberapa ilmuan politik seperti, Georg Jellinek, Paul Laband, Hans Kelsen dan lain lain. Pada umumnya penggunaan metode ini bersamaan dengan penggunaan metode historis – komparatif.

3. Metode Historis
Metode ini didasarkan atas analisa kenyataan perjalan waktu dari kenyataan-kenyataan sejarah yang ditinjau dari asal mula, pertumbuhan , perkembangan, sebab akibat, dan bagaimana perwujudan sebab akibat tersebut dalam sejarah. Metode historis dalam penggunaannya selalu bergandengan dengan deskriftif analisa dan metode perbandingan. Cara kerja dari metode ini adalah dengan cara menyelidiki bagian doktrin evolusi dari kehidupan sosial – politik manusia. Akan tetapi bila berkaca pada kenyataan yang sekarang terjadi, metode historis sudah cukup ditinggalkan di bandingkan dengan maraknya penggunaan metode ini dahulu, karena terjadi perbedaan yang signifikan antara fenomena politik pada masa lalu dan fenomena yang terjadi pada dewasa ini baik dari segi jenis maupun sifatnya.

4. Metode Ekonomi
Metode ini dipergunakan para sarjana ilmu politik untuk mengetahui aspek-aspek ekonomis dari suatu materi. Dengan kata lain, semua gejala sosial politik dianggap sebagai penjelmaan dari hubungan produksi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

5. Metode Sosiologi
Dalam metode ini lembaga politik dilihat sebagai gejala sosial berupa organisme sosial. Organisme sosial itu meliputi para individu sebagai subjek penting dalam lembaga politik. Fungsi utama dari metopde ini adalah untuk mendapatkan gambaran- gambaran yang nyata mengenai keadaan lembaga-lembaga politik.

6. Metode Psikoligis
Penyelidikan dengan menggunakan metode ini menggunakan dalil-dalil serta hukum-hukum psikologis untuk berbagai masalah politik. Hubungan politik digambarkan berdasarkan fungsi, motif, peranan kepribadian , sifat psikis dari pihak dalam ruang lingkup tersebut. metode ini banyak digunakan dalam penyelidikan kasus-kasus potik yang berhubungan dengan kepribadian. Misalnya mengenai kepemimpinan.

7. Metode Induksi
Metode induksi adalah suatu metode dengan cara kerja mengumpulkan beberapa fakta dan data tertentu kemudian menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan

8. Metode Deduksi
Metode deduksi yaitu metode yang menganalisis fakta dan data dengan cara memaksimalkan potensi akal agar tercipta kerasionalan dalam proses penguraiannya.

9. Metode Dialektis
Metode dialektis menggunakan proses tanya jawab untuk mencari pengertian. Teknik komunikasi demikian, dapat diperoleh hubungan antar semua pihak dengan tujuan agar tidak terjadi ketimpangan dan mengharapkan keterbukaan dan saling mengenal.

10. Metode Perbandingan
Metode ini menggunakan proses pengukuran sesuatu berdasarkan perbedaan dan persamaan satu dengan yang lain yang sejenis. Misalnya, dengan membuat pengukuran kepada suatu kelompok tertentu untuk melihat keberagaman sudut pandang.

11. Metode Fungsional
Metode fungsional yaitu suatu metode yang dalam cara kerjanya membahas objek dan gejala politik, contoh fungsi dan pengaruh baik positif maupun negatif dalam penyelenggaraan politik pemerintahan.

12. Metode Sistematis
Metode sistematis yaitu metode yang berangkat dari penghimpunan materi yang teratur, seimbang, berkesinambungan, saling terkait satu sama lain, dan memiliki arah tujuan yang sama.

13. Metode Sinkretis
Metode ini menggabungkan bebeparapa faktor seperti: data, aliran, keilmuan, budaya, dan sistem yang diproses sedemikian rupa untuk mendapatkan pemikiran yang objektif.



III. RUANG LINGKUP ILMU POLITIK

Menurut badan internasional, UNESCO terdapat batasan-batasan yang dapat membedakan ilmu politik dengan ilmu lainnya. Batasannya adalah sebagai berikut:

1. Bidang Teori Politik
a. Teori Politik
Generalisasi abstrak mengenai beberapa fenomena. Penyusunan teori selalu memakai konsep yang lahir dari pemikiran manusia yang bersifat abstrak.
Teori politik adalah bahasan mengenai tujuan dari kegiatan politik, cara-cara untuk mencapai tujuan itu, kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan situasi politik tertentu, dan kewajiban-kewajiban dalam tujuan politik.
Menurut Thomas P. Jenkin, dalam The Study of Political Theory, terdapat dua macam teori politik:
• Teori-teori yang mempunyai dasar moril dan menentukan norma politik. Yang termasuk golongan ini antara lain, filsafat politik, teori politik sistematis, ideologi politik
• Teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma atau nilai politik.
b. Sejarah perkembangan ide-ide politik
2. Bidang Lembaga Politik
a. Undang-undang dasar atau constitution
Menurut E. C. S. Wade dalam buku Constitutional Law undang-undang dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Undang-undang dasar adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi sedangkan konstitusi menulis peraturan yang tertulis dan tidak tertulis.
Undang-undang dasar dapat dianggap sebagai kumpulan azas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dalam suatu negara dibagi, cara-cara bagaimana pusat kekuasaan bekerjasama antara satu dengan yang lain dan merekam hubungan-hubungan dalam suatu negara.
b. Pemerintahan Negara
c. Pemerintahan Daerah
d. Administrasi Negara
e. Perbandingan Lembaga Politik
3. Bidang Kepartaian, Golongan, dan Pendapat Umum
a. Partai Politik
Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat secara spontan dan berkembang menjadi suatu penghubung antara pemerintah dan rakyat. Partai politik dianggap sebagai manifestasi dari sistem politik yang sudah modern. Secara umum partai politik adalah suatu kesatuan anggota yang memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama yang dikumpulkan secara terorganisir dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan melaksanakan kebijaksanaan politik. Partai politik memiliki beberapa fungsi di dalam negara demokratis antara lain:
• Partai sebagai sarana komunikasi politik. Dalam hal ini tugas partai politik adalah menyalurkan berbagai pendapat dan aspirasi masyarakat sehingga dapat menekan kesimpangsiuran pendapat dikalangan masyarakat.
• Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik. Di dalam ilmu poltik, sosialisasi politik berarti sebagai proses dimana seseorang dapat memahami fenomena politik yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu sosialisasi politik dapat diartikan sebagai proses yang berkaitan dengan proses penyampaian norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi yang lain oleh masyarakat.
• Partai politik sebagai sarana rekruitmen politik. Dalam kehidupan berpartai, sudah sewajibnya untuk mencari dan mengajak sebanyak-banyaknya orang yang berkompeten untuk turut serta dalam proses politik.
• Partai Politik sebagai sarana pengatur konflik. Konflik yang dapat terjadi misalnya persaingan dalam merebutkan kursi dalam sistem pemerintahan, masalah demokrasi, dan perbedaan pendapat dalam sistem kemasyarakatan.

b. Golongan-golongan dan organisasi-organisasi
c. Partisipasi masyarakat dan pemerintah

4. Bidang Hubungan Internasional
a. Politik Internasional
b. Organisasi dan administrasi internasional
c. Hukum internasional


Dalam perkembangannya pada dewasa ini, ilmu politik lebih memiliki banyak kesamaan dengan ilmu-ilmu lain. Maka untuk memperluas bahasan dari ilmu tersebut terdapat beberapa pembagian ruang lingkup lagi yang berkaitan dengan hal tersebut seperti yang tecantum sebagai berikut:
1. bidang kebiksanaan pemerintah
a. pengambilan keputusan pemerintah
b. sistem pendelegasian wewenang
c. hubungan pusat dengan daerah

2. bidang ekonomi politik
a. politik perdagangan dunia
b. globalisasi ekonomi
c. kutub-kutub ekonomi yang berpengaruh

3. bidang sosiologi politik
a. pengkajian pressure group
b. pengkasian interest group
c. telaah budaya politik

4. bidang psikologi politik
a. teori penguasaan massa
b. teori-teori demokrasi
c. normalisasi kehidupan masyarakat

5. bidang filsafat politik
a. estetika politik
b. etika politik
c. logika politik

6. bidang pelayanan politik
a. administrasi pemerintahan daerah dan pusat
b. teori-teori organisasi
c. manajemen pemerintah

7. bidang aturan politik
a. perubahan dan pembentukan konstitusi
b. legitimasi kekuasaan
c. peraturan-peraturan daerah dan pusat



IV. KAJIAN / OBJEK ILMU POLITIK

Ilmu politik sudah diakui sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, memiliki disiplin ilmu tersendiri serta memiliki objek sebagai prasyaratnya. Objek adalah sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan, apa yang diamati, diteliti, dipelajari serta sesuatu yang dibahas dalam displin ilmu tertentu.
Objek terdiri dari dua macam yaitu objek formal dan objek materil. Objek materil suatu ilmu bisa saja sama dengan objek materil ilmu yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan objek materil lebih bersifat umum dan merupakan topik yang bisa saja dibahas secara global. Akan tetapi yang membedakan terletak bada objek formilnya, objek formil suatu ilmu dengan ilmu lain pastilah berbeda dikarenakan sudut pandang yang dikenakan berasal dari ilmu masing- masing. Kemudian, objek formil selalu ditinjau secara khusus dan spesifik. Objek materil dapat dikatakan sebagai persoalan pokok, sedangkan objek formal disebut pusat perhatian.
Objek materil yang dibahas dalam ilmu politik identik dengan objek materil yang dimiliki oleh ilmu kenegaraan lainnya, yaitu negara. Ilmu kenegaraan itu adalah ilmu politik, ilmu pemerintahan, ilmu hukum tata negara, ilmu administrasi negara, dan ilmu negara.
Ilmu politik memiliki negara sebagai objek materinya, sedangkan secara khusus ilmu politik mengkaji mengenai:
• pembuatan keputusan
• kekuasaan
adalah kemampuan sesuatu untuk mempengaruhi tingkah laku sesuatu yang lainnya agar tingkah laku tersebut terpola sedemikian rupa sesuai dengan yang diingnkan oleh pemegang penguasa. Manusia memiliki sifat alami sebagai penguasa, manusia seringkali berkehendak dan melakukan segara cara agar kemauannya tersebut dapat tercapai, salah satunya dengan cara memiliki kekuasaan terhadap hal tertentu

• kekuatan kelompok
• keresahan masyarakat
• interest group
• sistem pemerintahan termasuk pemerintah dan organisasi internasional
• perilaku politik
• kebijakan publik.
• keberhasilan pemerintahan.
• Kepentingan partai politik
• Konflik
• Perilaku kepemimpinan
• Budaya politik
• Sosialisasi politik


PENUTUP
Dari berbagai uraian di atas dapat ditarik suatu simpulan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang sudah sangat lama ada di dunia ini. Politik adalah suatu cabang ilmu sosial yang berkaitan dengan negara beserta semua aspek pendukungnya.
Untuk mempelajari masalah ilmu politik, kita membutuhkan beberapa metode sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ruang lingkup ilmu politik membuat ilmu politik tidak sama dengan ilmu sosial lainnya, hal itu membatasi materi-materi dalam ilmu politik agar tidak masuk ke dalam ilmu lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

Budiarjo, Miriam. Dasar Dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT. GRAMEDIA PUSTAKA, 2005

Isjwara, F. Pengantar Ilmu Politik. Bandung : Penerbit Binacipta, 1974

Syafiie, Kencana Inu. Ilmu Politik . Jakarta : Rineka Cipta, 1997

http://feedfury.com/content/17146947-pendekatan_penelitian_sejarah.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Politik.html

http://pengantarilmupolitik.blogspot.com/2006_03_01_archive.html

Read more: http://nick-am.webnode.com/news/materi-ilmu-politik/
Create your own website for free: http://www.webnode.com